RSS

Pengembangan Standar Profesi

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.

Semakin luasnya penerapan Teknologi Informasi di berbagai bidang, telah membuka peluang yang besar bagi para tenaga profesional Tl untuk bekerja di perusahaan, instansi pemerintah atau dunia pendidikan di era globalisasi ini.

Secara global, baik di negara maju maupun negara berkembang, telah terjadi kekurangan tenaga professional Tl. Menurut hasil studi yang diluncurkan pada April 2001 oleh ITAA (Information Technology Association of America) dan European Information Technology Observatory, di Amerika pada tahun 2001 terbuka kesempatan 900.000 pekerjaan di bidang Tl.

Dibawah ini salah satu contoh standar profesi di benua Amerika, khususnya di Negara USA dan Kanada.

1.      Kode Etik Profesional

Pejabat Keuangan Pemerintah Asosiasi dari  Amerika Serikat dan Kanada adalah organisasi profesional pejabat publik  bersatu untuk meningkatkan dan mempromosikan manajemen profesional  sumber daya keuangan pemerintah dengan mengidentifikasi, mengembangkan  dan memajukan strategi fiskal, kebijakan, dan praktek untuk kepentingan  publik.

Untuk lebih tujuan tersebut, aparat pemerintah membiayai  semua diperintahkan untuk mematuhi standar hukum, moral, dan profesional  perilaku dalam pemenuhan tanggung jawab profesional mereka. Standar  perilaku profesional sebagaimana diatur dalam kode ini diwujudkan dalam  rangka meningkatkan kinerja semua orang yang terlibat dalam keuangan  publik.

2.      Pribadi Standar

Petugas pembiayaan Pemerintah  harus menunjukkan dan didedikasikan untuk cita-cita tertinggi kehormatan  dan integritas dalam semua hubungan masyarakat dan pribadi untuk  mendapat rasa hormat, kepercayaan, dan keyakinan yang mengatur pejabat,  pejabat publik lainnya, karyawan, dan masyarakat.

•         Mereka harus  mencurahkan waktu, keterampilan, dan energi ke kantor mereka baik secara  independen dan bekerja sama dengan profesional lainnya.

•         Mereka harus mematuhi praktek profesional disetujui dan standar yang dianjurkan.

3.      Tanggung jawab sebagai Pejabat Publik

Petugas pembiayaan Pemerintah harus mengakui dan bertanggung jawab atas tanggung jawab mereka sebagai pejabat di sektor publik.

•         Mereka harus sensitif dan responsif terhadap hak-hak publik dan kebutuhan-kebutuhannya berubah.

•         Mereka harus berusaha untuk memberikan kualitas kinerja tertinggi dan nasihat.

•          Mereka akan bersikap bijaksana dan integritas dalam pengelolaan dana dalam tahanan mereka dan dalam semua transaksi keuangan.

•     Mereka harus menjunjung tinggi baik surat dan semangat undang-undang,  konstitusi, dan peraturan yang mengatur tindakan mereka dan melaporkan  pelanggaran hukum kepada pihak yang berwenang.

4.      Pengembangan Profesional

Petugas  pembiayaan Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kompetensi mereka  sendiri, untuk meningkatkan kompetensi kolega mereka, dan untuk  memberikan dorongan untuk mereka yang ingin memasuki bidang keuangan  pemerintah. petugas Keuangan harus meningkatkan keunggulan dalam  pelayanan publik.

5.      Integritas Profesional – Informasi

Petugas pembiayaan Pemerintah harus menunjukkan integritas profesional dalam penerbitan dan pengelolaan informasi.

•     Mereka tidak akan sadar tanda, berlangganan, atau mengizinkan  penerbitan pernyataan atau laporan yang berisi salah saji atau yang  menghilangkan fakta material apapun.

•     Mereka harus menyiapkan dan  menyajikan laporan dan informasi keuangan sesuai dengan hukum yang  berlaku dan praktek yang berlaku umum dan pedoman.

•          Mereka harus menghormati dan melindungi informasi rahasia yang mereka memiliki akses berdasarkan kantor mereka.

•     Mereka harus sensitif dan responsif terhadap pertanyaan dari masyarakat  dan media, dalam kerangka kebijakan pemerintah negara bagian atau  lokal.

 

6.       Integritas Profesional – Hubungan

Petugas pembiayaan Pemerintah harus bertindak dengan kehormatan, integritas, dan kebajikan dalam semua hubungan profesional.

•     Mereka harus menunjukkan kesetiaan dan kepercayaan dalam urusan dan  kepentingan pemerintah yang mereka layani, dalam batas-batas Kode Etik  ini.

•     Mereka tidak akan sadar menjadi pihak atau membiarkan aktivitas ilegal atau tidak layak.  Mereka harus menghormati hak, tanggung jawab, dan integritas dari  rekan-rekan mereka dan pejabat publik lainnya dengan siapa mereka  bekerja dan asosiasi.

•          Mereka harus mengatur semua hal personil  dalam lingkup kewenangan mereka sehingga keadilan dan ketidakberpihakan  mengatur keputusan mereka.

•     Mereka akan mempromosikan kesempatan  kerja yang sama, dan dengan berbuat demikian, menentang diskriminasi,  pelecehan, atau praktik yang tidak adil lainnya.

 

/7.      Konflik Kepentingan

Petugas pembiayaan Pemerintah harus secara aktif menghindari munculnya atau kenyataan benturan kepentingan.

•     Mereka harus melaksanakan tugas mereka tanpa bantuan dan harus menahan  diri dari terlibat dalam hal-hal di luar kepentingan keuangan atau  pribadi yang tidak sesuai dengan kinerja tidak memihak dan tujuan tugas  mereka.

•     Mereka tidak akan, secara langsung atau tidak langsung,  mencari atau menerima keuntungan pribadi yang akan mempengaruhi, atau  tampaknya mempengaruhi, pelaksanaan tugas resmi mereka.

•     Mereka tidak akan menggunakan milik umum atau sumber daya untuk keuntungan pribadi atau politik.

 

Pembentukan Standar Profesi Teknologi Informasi di Indonesia

Dalam memformulasikan standard untuk Indonesia, suatu workshop sebaiknya diselenggarakan oleh IPKIN. Partisipan workshop tersebut adalah orang-orang dari industri, pendidikan, dan pemerintah. Workshop ini diharapkan bisa memformulasikan deskripsi pekerjaan dari klasifikasi pekerjaan yang belum dicakup oleh model SRIG-PS, misalnya operator. Terlebih lagi, workshop tersebut akan menyesuaikan model SRIG-PS dengan kondisi Indonesia dan menghasilkan model standard untuk Indonesia. Klasifikasi pekerjaan dan deskripsi pekerjaan ini harus diperluas dan menjadi standard kompetensi untuk profesioanal dalam Teknologi Informasi

Persetujuan dan pengakuan dari pemerintah adalah hal penting dalam pengimplementasian standard di Indonesia. Dengan demikian, setelah standard kompetensi diformulasikan, standard tersebut dapat diajukan kepada kepada Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja. Selain itu standard tersebut juga sebaiknya harus diajukan kepada Menteri Pendidikan dengan tujuan membantu pembentukan kurikulum Pendidikan Teknologi Informasi di Indonesia dan untuk menciptakan pemahaman dalam pengembangan model sertifikasi.

Untuk melengkapi standardisasi, IPKIN sudah perlu menetapkan Kode Etik untuk Profesi Teknologi Informasi. Kode Etik IPKIN akan dikembangkan dengan mengacu pada Kode Etik SEARCC dan menambahkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Selanjutnya, mekanisme sertifikasi harus dikembangkan untuk mengimplementasikan standard kompetensi ini. Beberapa cara pendekatan dari negara lain harus dipertimbangkan. Dengan demikian, adalah penting untuk mengumpulkan mekanisme standard dari negara-negara lain sebelum mengembangkan mekanisme sertifikasi di Indonesia.

 

Refernsi :

http://www.rey1024.com/2011/05/jenis-jenis-pekerjaan-bidang-it/

http://wahyuprasetyo89.wordpress.com/2011/05/10/standar-profesi-acm-dan-ieee/

http://id.wikipedia.org/wiki/Kewirausahaan

http://dhila-ilmu.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated

http://juniorhendy.blogspot.com/2010/03/model-pengembangan-standar-profesi.html

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 9, 2013 in Uncategorized

 

Aspek Bisinis Dalam Bidang Teknologi Informasi

Bidang Teknologi Informasi memberi prospek pada bangsa Indonesia yang tengah dilanda krisis ekonomi. Industri lain saat ini ditandai dengan pemogokan buruh, pemungutan liar, dan gangguan fisik lainnya. Untuk itu bisnis Teknologi Informasi atau bisnis lain yang didukung oleh Teknologi Informasi perlu mendapat perhatian yang khusus karena sifatnya yang strategis bagi bangsa Indonesia.

Dua aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berhubungan dengan Teknologi Informasi adalah infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Selain kedua aspek tersebut, tentunya masih banyak aspek lain seperti finansial. Namun, lemahnya infrastruktur dan kelangkaan SDM merupakan penyebab utama lambannya bisnis IT. Langkanya SDM IT yang handal merupakan masalah utama di seluruh dunia. Kelangkaan ini disebabkan meledaknya bisnis yang berbasis IT (dan khususnya bisnis yang berbasis Internet).

Selain itu aspek bisnis di bidang teknologi informasi terdiri dari Prosedur Pengadaan, Kontrak Bisnis, dan Pakta Integritas.

1. PROSEDUR PENGADAAN

Prosedur pengadaan terdiri dari prosedur pengadaan tenaga kerja dan prosedur pengadaan barang dan jasa.

A. Prosedur Pengadaan Tenaga Kerja

Prosedur pengadaan tenaga kerja terdiri dari:

a. Perencanaan Tenaga Kerja.

Perencanaan tenaga kerja adalah penentuan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dan cara memenuhinya. Penentuan kuantitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu time motion study dan peramalan tenaga kerja. Sedangkan penentuan kualitas dapat dilakukan dengan Job Analysis. Job Analysis terbagi menjadi dua, yaitu Job Description dan Job Specification / Job Requirement. Tujuan Job Analysis bagi perusahaan yang sudah lama berdiri yaitu untuk reorganisasi, penggantian pegawai, dan penerimaan pegawai baru.

b. Penarikan Tenaga Kerja

Penarikan tenaga kerja diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yaitu menarik tenaga kerja baru dari rekomendasi karyawan lama dan nepotisme, berdasarkan sistem kekeluargaan, misalnya mempekerjakan anak, adik, dan sebagainya. Keuntungan menarik tenaga kerja dari sumber internal yaitu lowongan cepat terisi, tenaga kerja cepat menyesuaikan diri, dan semangat kerja meningkat. Namun kekurangannya adalah menghambat masuknya gagasan baru, terjadi konflik bila salah penempatan jabatan, karakter lama terbawa terus, dan promosi yang salah mempengaruhi efisiensi dan efektifitas. Tujuan menarik tenaga kerja dari sumber internal adalah untuk meningkatkan semangat, menjaga kesetiaan, memberi motivasi, dan memberi penghargaan atas prestasi. Sumber eksternal yaitu menarik tenaga kerja baru dari lembaga tenaga kerja, lembaga pendidikan, ataupun dari advertising, yaitu media cetak dan internet. Keuntungan menarik tenaga kerja dari sumber eksternal adalah dapat meminimaslisasi kesalahan penempatan jabatan, lebih berkualitas dan memperoleh ide baru/segar. Namun kekurangannya adalah membutuhkan proses yang lama, biaya yang cukup besar, dan rasa tidak senang dari pegawai lama. Tujuan menarik tenaga kerja dari sumber eksternal adalah untuk memperoleh gagasan/ide baru dan mencegah persaingan yang negatif.

c.  Seleksi Tenaga Kerja

Ada lima tahapan dalam menyeleksi tenaga kerja, yaitu seleksi administrasi, tes kemampuan dan psikologi, wawancara, tes kesehatan dan referensi (pengecekan). Terdapat dua pendekatan untuk menyeleksi tenaga kerja, yaitu Succecive Selection Process dan Compensatory Selection Process. Succecive Selection Process adalah seleksi yang dilaksanakan secara bertahap atau sistem gugur. Compensatory Selection Process adalah seleksi dengan memberikan kesempatan yang sama pada semua calon untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan.

d. Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan tenaga kerja adalah proses penentuan jabatan seseorang yang disesuaikan antara kualifikasi yang bersangkutan dengan job specification-nya. Indikator kesalahan penempatan tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang tidak produktif, terjadi konflik, biaya yang tinggi dan tingkat kecelakaan kerja tinggi.

B. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa terdapat beberapa metode pemilihan serta sistem penilaian kompetensi penyedia barang dan jasa. secara umum jenis-jenis metode pemilihan penyedia barang dan jasa, yang antara lain:

a. Metode Pelelangan Umum

Metode pelelangan umum merupakan metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang relatif banyak dilakukan. Pelelangan umum dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Semua pengadaan pada prinsipnya harus dapat dilelang dengan cara diumumkan secara luas agar dapat menciptakan persaingan yang sehat.

b. Pelelangan Terbatas

Pelelangan terbatas dilakukan, jika pelelangan umum sulit dilaksanakan karena penyedia barang/jasa yang mampu mengerjakan diyakini terbatas dan pekerjaannya kompleks, maka dilakukan pelelangan terbatas. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi atau mempunyai resiko tinggi atau yang menggunakan peralatan yang didesain khusus atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Pelelangan terbatas diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

c. Pemilihan Langsung

Bila pelelangan umum dan pelelangan terbatas sulit dilaksanakan dan kemungkinan tidak akan mencapai sasaran, maka dilakukan pemilihan langsung. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Pejabat/Panitia Pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk memasukkan penawaran kemudian membandingkan penawaran tersebut yang memenuhi syarat. Negosiasi teknis dan harga dilakukan secara bersaing.

d.  Penunjukan Langsung

Berdasarkan ketentuan dalam Keppres No 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria yang antara lain:

* Terjadi keadaan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam,

*  Pekerjaan yang bersifat rahasia dan menyangkut pertahanan serta keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden,

*  Pekerjaan berskala kecil dengan nilai paket pekerjaan maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

*  Paket pekerjaan berupa pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten tertentu,

* Paket pekerjaan merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil,

*  Paket pekerjaan bersifat kompleks dan hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

2.  KONTRAK BISNIS

Kontrak merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis. Dalam suatu kontrak bisnis, ikatan kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian yangbentuknya tertulis. Hal ini untuk kepentingan kelak, jika dikemudian hari terjadi sengketa berkenaan dengan kontrak itu sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersbut sebagai salah alat bukti. Kontrak di Indonesa diatur dalam Kitab Undang -undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) Buku III tentang Perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjiandan undang-undang. Perjanjian itu sendiri meliputi perjanjian yan g bentuknyatertulis (kontrak) dan perjanjian lisan. Dari uraian singkat tersebut terlihatbahwa kontrak dengan perikatan memiliki kaitan, yaitu bahwa kontrak merupakan salah satu sumber dari perikatan.

3. PAKTA INTEGRITAS

Dalam Pasal 1 Keppres No.80/2003 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa yang dimaksud Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pakta Integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai tranparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari Pakta tersebut dipantau dan diawasi baik oleh organisasi masyarakat madani maupun oleh suatu badan independen dari pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa itu. Komponen penting lainnya dalam pakta ini adalah mekanisme resolusi konflik melalui arbitrasi dan sejumlah sanksi yang sebelumnya telah diumumkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati yang berlaku bagi kedua belah pihak.

* Tujuan Pakta Integritas

1. Mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa barang dan jasa.

2.  Mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan, dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya “suap” untuk mendapatkan kontrak dan hal ini pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan daya saing.

 

Referensi :

http://rhainy23.blogspot.com/2012/04/aspek-bisnis-di-bidang-teknologi.html

http://yuli-lian.blogspot.com/2012/04/aspek-bisnis-di-bidang-it.html

http://bangungunanto.wordpress.com/2012/03/30/aspek-bisnis-di-bidang-teknologi-informasi/

http://diirusmita.blogspot.com/2013/01/penerapan-etika-bisnis-dibidang.html

http://tugaskuliahpragawan.blogspot.com/2012/05/aspek-bisnis-dalam-bidang-teknologi_22.html

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 9, 2013 in Uncategorized

 

Presentasi Makalah Cyber Law, Cyber Crime dan III. Council of Europe Convention on Cybercrime

Berikut saya lampirkan presentasi makalah pada postingan sebelumnya melalui google docs

berikut link nya :

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13e7fe6b7d1f2d00&mt=application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3De63c5e8a5b%26view%3Datt%26th%3D13e7fe6b7d1f2d00%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbRazSyD7hXmmSfVq-qF7O72YyHfog

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 7, 2013 in Uncategorized

 

Penjelasan SIngkat Mengenai Cyber Law, Cyber Crime dan Council of Europe Convention on Cybercrime

  1. .                  CYBER LAW

a)                  CYBER LAW

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan Internet. Cyberlaw dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah “ruang dan waktu”. Sementara itu, Internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini .

Yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.Dari  sini lahCyberlaw bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu dengan banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime.

 

b)      Ruang lingkup cyberlaw

Menurut Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of Internet menyebutkan ruang lingkup cyber law :

a)      Hak Cipta (Copy Right)

b)      Hak Merk (Trademark)

c)      Pencemaran nama baik (Defamation)

d)      Hate Speech

e)      Hacking, Viruses, Illegal Access

f)       Regulation Internet Resource

g)      Privacy

h)      Duty Care

i)        Criminal Liability

j)        Procedural Issues (Jurisdiction, Investigation, Evidence, etc)

k)      Electronic Contract

l)        Pornography

m)    Robbery

n)      Consumer Protection

 

c)      Topik-topik Cyber Law

Secara garis besar ada lima topic dari cyberlaw di setiap negara yaitu:

  • Information security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik.
  • On-line transaction, meliputi penawaran, jual-beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet.
  • Right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia content.
  • Regulation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur content yang dialirkan melalui internet.
  • Regulation on-line contact, tata karma dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, retriksi eksport-import, kriminalitas dan yurisdiksi hukum.

 

d)      Asas-asas Cyber Law

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu :

  • Subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
  • Objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
  • Nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
  • Passive nationality yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
  • Protective principle yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah,
  • Universality.

Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai “universal interest jurisdiction”. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang asas jurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk internet piracy, seperti computer, cracking, carding, hacking and viruses, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.

Oleh karena itu, untuk ruang cyber dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang cyber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screens and passwords. Secara radikal, ruang cyber telah mengubah hubungan antara legally significant (online) phenomena and physical location.

e)       Tujuan Cyber Law

Cyberlaw sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.

 

  1. II.               Cyber Crime
  2. Pengertian Cybercrime

Cybercrime adalah tidak criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khusunya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi computer yang berbasasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.

Karakteristik Cybercrime dalam perkembangannya kejahatan konvensional cybercrime dikenal dengan :

  1. Kejahatan kerah biru
  2. Kejahatan kerah putih

Cybercrime memiliki karakteristik unik yaitu :

  1. Ruang lingkup kejahatan
  2. Sifat kejahatan
  3. Pelaku kejahatan
  4. Modus kejahatan
  5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Dari beberapa karakteristik diatas, untuk mempermudah penanganannya maka cybercrime diklasifikasikan :

  • Cyberpiracy : Penggunaan teknologi computer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.
  • Cybertrespass : Penggunaan teknologi computer untuk meningkatkan akses pada system computer suatu organisasi atau indifidu.
  • Cybervandalism : Penggunaan teknologi computer untuk membuat program yang menganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dikomputer.

 

Perkiraan perkembangan cyber crime di masa depan dapat diperkirakan perkembangan kejahatan cyber kedepan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi atau globalisasi dibidang teknologi informasi dan komunikasi, sebagai berikut :

  • Denial of Service Attack. Serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian, karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu tidak sedikit yang menguras tenaga dan energi.
  • Hate sites. Situs ini sering digunakan oleh hackers untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para “ekstrimis” untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Penyerangan terhadap lawan atau opponent ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan (isme) yang dianut oleh seseorang / kelompok, bangsa dan negara untuk bisa dibaca serta dipahami orang atau pihak lain sebagai “pesan” yang disampaikan.
  • Cyber Stalking adalah segala bentuk kiriman e-mail yang tidak dikehendaki oleh user atau junk e-mail yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan. Walaupun e-mail “sampah” ini tidak dikehendaki oleh para user.

Jenis-jenis Cybercrime

  1. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya
    1. Unauthorized Access to Computer System and Service : Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.
    2. Illegal Contents : Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.
    3. Data Forgery : Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
    4. Cyber Espionage : Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized.
    5. Cyber Sabotage and Extortion : Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber-terrorism.
    6. Offense against Intellectual Property : Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
    7. Infringements of Privacy : Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.
    8. Cracking Kejahatan dengan menggunakan teknologi computer yang dilakukan untuk merusak system keamaanan suatu system computer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu merekan mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identetik dengan perbuatan negative, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.
    9. Carding Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.

 

  1. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif

Berdasarkan motif cybercrime terbergi menjadi 2 yaitu :

  1. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni : dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau system computer.
  2. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu : dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap system informasi atau system computer tersebut.

Selain dua jenis diatas cybercrime berdasarkan motif terbagi menjadi

  • Cybercrime yang menyerang individu : kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif endam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermaikan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh : Pornografi, cyberstalking, dll
  • Cybercrime yang menyerang hak cipta (Hak milik) : kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
  • Cybercrime yang menyerang pemerintah : kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan system pemerintahan, atau menghancurkan suatu Negara.

 

 

  1. III.           Council of Europe Convention on Cybercrime ( COECCC )

COECCC telah diselenggarakan pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria. Konvensi ini telah menyepakati bahwa Convention on Cybercrime dimasukkan dalam European Treaty Series dengan nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal lima Negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh tiga Negara anggota Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan criminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerja sama internasional.

 

  1. 1.      Pertimbangan dibentuknya COECCC

Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut:

Bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar Negara dan Industri dalam memerangi kejahatan cyber dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.

Konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Hal lain yang diperlukan adalah adanya kepastian dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat dipercaya dan cepat.

Saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak azasi manusia sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Azasi Manusia dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1966 tentang Hak Politik Dan sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi/pendapat.

Konvensi ini telah disepakati oleh masyarakat Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka untuk diakses oleh Negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk diajdikan norma dan instrument Hukum Internasional dalam mengatasi kejahatan cyber, tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap dapat mengembangkan kreativitasnya dalam pengembangan teknologi informasi. Council of Europe Convention on Cyber crime merupakan suatu organisasi international dengan fungsi untuk melindungi manusia dari kejahatan dunia maya dengan aturan dan sekaligus meningkatkan kerjasama internasional. 38 Negara, termasuk Amerika Serikat tergabung dalam organisasi international ini. Tujuan dari organisasi ini adalah memerangi cybercrime, meningkatkan investigasi kemampuan.

Tujuan utama dari Council of Europe Convention on Cyber Crime adalah untuk membuat kebijakan “penjahat biasa” untuk lebih memerangi kejahatan yang berkaitan dengan komputer seluruh dunia melalui harmonisasi legislasi nasional, meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan peradilan, dan meningkatkan kerjasama internasional.

Dari berbagai upaya yang dilakukan tersebut, telah jelas bahwa cybercrime membutuhkan global action dalam penanggulangannya mengingat kejahatan tersebut seringkali bersifat transnasional. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah:

a)      Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut

b)      Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional

c)      Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime

d)      Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi

e)      Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties

Kesimpulan perbandingan dari ketiganya yaitu cyber law merupakan seperangkat aturan tertulis yang dibuat negara untuk menjamin aktivitas warganya di dunia maya, sanksinya dapat berupa hukuman, pelarangan dan lain-lain. Dalam kenyataannya cyber ethics dapat menjadi suatu alternatif dalam mengatur dunia cyber, meskipun tidak menutup kemungkinan cyber ethics menjadi cyber law, hal ini tentu berulang kepada kita sendiri. Sedangkan Computer crime act adalah undang-undangnya, dan Council of europe convention on cyber crime merupakan salah satu organisasinya. Dari ketiganya mempunyai keterikatan satu sama lain.

Sumber :

http://rahmaekaputri.blogspot.com/2012/04/perbandingan-cyber-law-computer-crime.html

http://maxdy1412.wordpress.com/2010/05/01/perbandingan-cyber-law-indonesia-computer-crime-act-malaysia-council-of-europe-convention-on-cyber-crime-eropa/

http://narenciel.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-karakteristik-cybercrime.html#ixzz2RwST9wZ6

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 7, 2013 in Uncategorized

 

Menggunakan CSS Pada HTML (Lanjutan Post CV HTML)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 22, 2013 in Uncategorized

 

Membuat CV Berbasis HTML

Pada Kempatan kali ini saya akan membahas tentang membuat cv dengan menggunakan bahasa HTML. Pertama-tama kita harus menyediakan peralatan yang dibutuhkan yaitu seperangkat pc/laptop lalu aplikasi Adober Dreamwaver. Versi Adobe D

reamwaver yang saya gunakan adalah Adobe Dreamwaver Cs4. Keuntungan Menggunakan Adober Dreamwaver adalah mudah digunakan dan ada fitur desainnya jadi kita tidak harus mendesain tampilan melalui koding saja tapi dapat dilakukan dengan mendrag dsb.

Berikut tampilan awal adobe dreamwaver Cs4:

1

Setelah jendela terbuka maka kita pilih pada bagian create new adalah HTML karena kita ingin mebuat CV tersebut dalam bahasa HTML. Klik pada tulisan HTML maka akan muncul jendela selanjutnya :

2

Ada 3 opsi dalam pembuatan CV menggunakan bahasa HTML di Adobe Dreamwaver yaitu menggunakan pilihan code (full koding), Split (ada bagian untuk mengkoding dan bagian untuk mendesain), dan design (seperti menggunakan ms.word  tidak mengkoding). Untuk pembuatan CV ini saya menggunkan split agar dapat mendesain dengan baik serta mengkoding dengan baik pula jadi seimbang.

Setelah memilih split maka lakukan pengkodingan serta pendesainan seperti yang angan inginkan. Pada pembuatan CV ini saya menggunakan table penyusunan datanya jadi lebih rapih. Untuk memasukan table maka pilih menu table pada pilihan menu yang berada disebelah kanan lali isi rows dan columnnya. Untuk menyisipkan gambar pilih menu image pada menu yang berada disebelah kanan lalu pilih foto yang anda inginkan.

Contoh Script pembuatan CV yang saya kerjakan sebagai berikut:

<html>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

<title>CURICULUM VITAE</title>

</head>

<body>

<p><b>CURICULUM VITAE</b></p>

<table width=”192″ border=”1″>

<tr>

<td width=”182″><img src=”IMG_0396.JPG” width=”186″ height=”248″></td>

</tr>

</table>

<p> <b> DATA DIRI </b> <table width=”696″ border=”1″>

<tr>

<td width=”290″ height=”23″>NAMA</td>

<td width=”390″>ANDHIKA PRAKASA K</td>

</tr>

<tr>

<td height=”23″>TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR</td>

<td>BIAK, 03 NOVEMBER 1991</td>

</tr>

<tr>

<td height=”42″>ALAMAT</td>

<td>JL. RADAR BARU BLOK A-3, CIJANTUNG, JAKARTA TIMUR</td>

</tr>

<tr>

<td height=”23″>JENIS KELAMIN</td>

<td>LAKI-LAKI</td>

</tr>

<tr>

<td height=”23″>AGAMA</td>

<td>ISLAM</td>

</tr>

<tr>

<td height=”23″>NO HP</td>

<td>085693414227</td>

</tr>

</table>

<p><b> PENDIDIKAN FORMAL </b></p>

<table width=”489″ border=”1″>

<tr>

<td width=”109″>1997 – 2003</td>

<td width=”381″>SDN Kalisari 03 Pagi, Jakarta, Indonesia</td>

</tr>

<tr>

<td>2003 – 2006</td>

<td>SMPN 103 Jakarta, Indonesia</td>

</tr>

<tr>

<td>2006 – 2009</td>

<td>SMAN 39 Jakarta, Indonesia</td>

</tr>

<tr>

<td>2009 – Sekarang</td>

<td>Universitas Gunadarma, Jurusan Sistem Informasi, Indonesia</td>

</tr>

</table>

<p><b>PENDIDIKAN NON FORMAL</b></p>

<table width=”377″ border=”1″>

<tr>

<td width=”73″>2001-2003</td>

<td width=”288″>Kursus Bahasa Inggris (LPIA)</td>

</tr>

<tr>

<td>2004-2006</td>

<td>Kursus Bahasa Inggris (BBC)</td>

</tr>

<tr>

<td>2007-2009</td>

<td>Kursus Bahasa Inggris (LIA)</td>

</tr>

<tr>

<td>2010</td>

<td>Kursus Desain Grafis (Universitas Gunadarma)</td>

</tr>

</table>

<p><b>KEMAMPUAN</b></p>

<table width=”665″ border=”1″>

<tr>

<td width=”655″>Mampu Mengoperasikan Komputer Dengan Baik</td>

</tr>

<tr>

<td>Mampu Mengoperasikan Ms.Office (Ms.word, Ms.Excel, Ms.Power Point)</td>

</tr>

<tr>

<td>Mampu Menggunakan Aplikasi Editing (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Premiere)</td>

</tr>

<tr>

<td>Mampu Menggunakan Bahasa Pemrograman Dasar (Q Basic, Pascal)</td>

</tr>

<tr>

<td>Mampu Menggunakan Internet Dengan Baik</td>

</tr>

</table>

<p><b>PENGALAMAN KERJA</b></p>

<table width=”668″ border=”1″>

<tr>

<td width=”113″>2011 – Sekarang</td>

<td width=”539″>Asisten Laboratorium Fisika Dasar</td>

</tr>

</table>

<p> <a href=hal2.html>Halaman 2 >></a>

</p>

</p>

</body>

</html>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<html> adalah script awal dalam pembuatan  kodingan dalam bahasa html dan akan di akhiri oleh </html> sebagai penutup scriptnya.

 

<head> adalah sebagai kepa dari kodingan berisi info tentang isi dari kodingan yang akan dibuat seperti memberikan judul. Pada akhir baris kodingan tentang kepala maka di akhiri dengan </head>

 

<body> adalah sebagai penanda bahwa yang berada dalam body adalah isi dari kodingan pembuatan cv tersebut. Diakhiri dengan </body>

 

</table> adalah kodingan untuk membuat table dalam aplikasi yang akan kita buat. Pada akhir baris pengkodingannya harus di tutup dengan </table?

 

<b> berfungsi agar tulisan yang berada diantara <b> dan </b> akan menjadi tebal (bold).

 

<a href=hal2.html>Halaman 2 >></a> berfungsi untuk menglinkan tulisan yang dipilih jika di klik akan menuju ke link yang telah di tentukan. Lalu di akhiri dengan </a>

 

<p> adalah sebagai penanda dari paragraf 1 ke paragraf lainnya. Ditutup dengan </p>

 

Maka jika di save simpanlah dengan nama file contoh cv.html.  tampilan jadinya:

3

4

 

Jika dipilih halaman 2 nya maka akan otomatis terlink ke hal2.html, tampilan hal2.html :

5

 

Jika ingin kembali ke halaman 1 dapat memilih tulisan halaman 1.

Sekian tutorial pembuatan CV dengan menggunakan bahasa HTML, kurang lebihnya mohon maaf.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 8, 2013 in Uncategorized

 

Etika TSI (Teknologi Sistem Informasi) Yang Harus Dilakukan Oleh Pembuat, Pengelola dan Pengguna

Etika dan Profesionalisme

Etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.

Profesionalisme dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap eksekutif yang baik. Ciri – ciri dari profesionalisme antara lain:

–  Mempunyai keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu.

–  Mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.

–  Mempunyai sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.

–  Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain.

Apa itu Etika dalam sistem informasi ??

Etika adalah hal – hal yang baik maupun buruk dan telah disepakati oleh individu atau kelompok, etika di bentuk dari sebuah kultur atau kebiasaan. Point – pointnya yaitu :

1. Privasi : Kumpulan dari informasi yang di dapat, di simpan, dan disharingkan kepada orang lain

2. Akurasi: Merupakan sebuah keakuratan & keaslian data, berupa keakuratan dari sumber yang benar. Contohnya jika kita mengambil informasi dari suatu sumber. Lalu kita tulis kembali informasi tersebut tanpa di riset dahulu, itu sudah mengurangi sebuah keakuratan

3. Properti : Hak atas kekayaan intelektual, merupakan hak istimewa.

4. Accessibility : Berupa hak akses untuk mengakses sebuah informas Information privacy Merupakan sebuah hak untuk menentukan suatu informasi yang kita buat ingin di tampilkan atau tidak.

Etika TSI harus dilakukan oleh :

a. Pengguna Teknologi Sistem Informasi

Pengguna TSI adalah semua elemen di dalam suatu lingkungan kerja yang akan menggunakan TSI. Mereka yang ada di lingkungan kerja ini harus bertanggung jawab untuk mengimplementasikan etika dan profesionalisme TSI untuk menghindari isu-isu etika.

Para pekerja dibidang teknologi informasi  sangat berperan sebagai pengguna TSI dan terbagi menjadi 3 kelompok :

1. sistem analis

2. orang yang bergelut dengan perangkat keras

3. orang yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi

b. Pengelola Teknologi Sistem Informasi

Dalam era kini, informasi dipandang sebagai aset atau sumber yang setara dengan sumber-sumber lain dan juga mempunyai kekhususan persoalan dan pengelolaannya, sehingga diperlukan suatu manajemen khusus yaitu sistem manajemen informasi dengan pengelolanya yang khusus yaitu manajer informasi. Teknologi Informasi mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia .

Pengelola TSI harus mampu memberikan informasi yang benar, tepat dan dapat bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan karena merupakan bahan referensi dalam membuat suatu keputusan.

c. Pembuat Teknologi Sistem Informasi

Sebagai seorang yang profesional, kita mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan etika penggunaan teknologi informasi di tempat kerja. Kita mempunyai tanggung jawab manajerial. Kita harus menerima tanggung jawab secara etis seiring dengan aktivitas pekerjaan. Hal itu termasuk melaksanakan peran kita dengan baik sebagai suatu sumber daya manusia yang penting di dalam sistem bisnis dalam organisasi. Sebagai seorang manajer atau pebisnis profesional, akan jadi tanggung jawab kita untuk membuat keputusan-keputusan tentang aktivitas bisnis dan penggunaan teknologi informasi, yang mungkin mempunyai suatu dimensi etis yang harus dipertimbangkan.

Dimana pembuat TSI harus menghargai hak cipta, yaitu hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa izin yang berhak.

 

sumber : http://fyanghokil.wordpress.com/category/tugas-etika-profesionalisme-tsi/

http://www.slideshare.net/hesty93/teori-bab-10-implikasi-etis-dari-teknologi-informasi

http://punyachipau.blogspot.com/2013/03/etika-dan-profesionalisme-teknologi.html

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 24, 2013 in Uncategorized

 
 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.